Polisi Hormati Putusan Hakim yang Menangkan Gugatan Pengamen Korban Salah Tangkap

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jakarta?Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dua orang pengamen Cipulir korban salah tangkap dalam sidang praperadilan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membayar ganti rugi Rp 72 juta kepada kedua korban salah tangkap itu.

Pihak Polda Metro Jaya sebagai tergugat pun mengaku menerima dan menghormati keputusan hakim PN Jaksel ini.”Ya harus melaksanakan perintah, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Keuangan harus menghormati keputusan pengadilan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Atas keputusan pengadilan tersebut, lanjut Awi, Negara akan membayar ganti rugi materil. “Permohonan pemohon dikabulkan, Rp 36 juga. Tentunya Negara melalui Kementerian Keuangan harus patuh melaksanakan perintah itu untuk ganti rugi tersebut,” imbuhnya.

Soal pengembalian nama baik atau rehabilitasi, Awi mengatakan pihaknya hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan pengadilan.

“Sesuai perintah hakim saja. Semua ikut perintah pengadilan, kita tidak bisa ngarang-ngarang,” tutupnya.

PN Jaksel menyatakan Andro dan Nurdin berhak mendapatkan uang Rp 72 juta sebagai ganti rugi dalam kasus salah tangkap. Ganti rugi tersebut lebih rendah dari gugatan yang diajukan keduanya yakni sebesar Rp 1 miliar.

“Tadi putusannya dikabulkan, jadi mereka berdua mendapat Rp 72 juta, masing-masing Rp 36 juta karena menjadi korban salah tangkap,” kata Humas PN Jaksel, Made Sutisna saat dikonfirmasi, Selasa (9/8/2016).

Putusan itu diketok oleh hakim tunggal Totok Sapti Indrato. Hakim Totok menganggap kedua pengamen itu terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi korban salah tangkap dan sempat disangkakan sebagai pembunuh. Oleh karena itu, pemerintah wajib membayar ganti rugi kepada kedua pengamen itu.

“Putusan ini sudah final, karena ini kan penetapan ya. Yang bayar ganti rugi Kemenkeu,” jelas Made.

Andro dan Nurdin menggugat Polri sebesar Rp 1 miliar karena telah salah menangkap keduanya, bahkan sempat menyematkan status tersangka kasus pembunuhan.

Kasus bermula dengan ditemukannya Dicky Maulana dalam kondisi tidak bernyawa. Dicky ditemukan meninggal dunia di bawah kolong fly over Cipulir pada Juni 2013. Atas hal ini, polisi lalu menetapkan 6 pengamen menjadi tersangka yaitu 2 orang dewasa (Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto) dan 4 anak.

Keenamnya kemudian ditahan dan disangkakan melakukan persekongkolan jahat menghabisi nyawa Dicky. Setelah dibuktikan di pengadilan, sangkaan itu tidak berdasar. Andri dan Nurdin divonis bebas dan telah berkekuatan hukum tetap.

Mengantongi putusan itu, Andro-Nurdin menggugat Polri untuk memberikan ganti rugi atas apa yang telah dialaminya. Duduk selaku Termohon I Kapolri cq Kapolda Metro Jaya dan Termohon II yaitu Jaksa Agung cq Kejati DKI Jakarta. (mbs-rifan financindo berjangka)

Sumber :?detik.com